Definisi Sosiologi Politik

Definisi Sosiologi Politik
Oleh: Andika Jaka

Sosiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu Socius dan Logos. Socius artinya kawan, berkawan, teman, dan bermasyarakat. Kemudian Logos yang berarti ilmu atau dapat juga berarti membicarakan tentang sesuatu.[1] Dapat disimpulkan bahwa Sosiologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan bermasyarakat. Sedangkan pengertian Politik pada umumnya adalah suatu usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis.[2] Dapat juga dikatakan, Politik adalah suatu ilmu yang berhubungan dengan kekuasaan, negara, kebijakan dan pengambilan keputusan. Jadi, pengertian Sosiologi Politik dapat diartikan sebagai suatu ilmu tentang kekuasaan, pemerintahan, otoritas yang ada di dalam semua  aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengertian pada dasarnya membedakan antara pemberi perintah dengan yang di perintah. Kemudian hakikat dari sosiologi politik ini dipandang sebagai “suatu kajian yang menyajikan konsep-konsep sosiologi dan konsep-konsep ilmu politik serta mengkaji masalah-masalah politik yang ditinjau secara sosiologis”.[3]

Disamping itu, konsep – konsep dari Sosiologi Politik yang dapat dikaji diantaranya adalah, seperti masyarakat, peran, status, negara, kekuasaan, konflik sosial, partisipasi politik, komunikasi politik, perubahan sosial, konflik politik, interaksi sosial, stratifikasi sosial, dan budaya politik. Dimana konsep-konsep tersebut dapat saling berkaitan satu sama lain, contohnya seperti dinamika yang ada dalam masyarakat. Dimana masyarakat adalah sekumpulan individu-individu atau sekelompok manusia yang hidup bersama untuk mencapai tujuan dan keinginan bersama. Di dalam kehidupan masyarakat tersebut, masing-masing individu pasti mempunyai status dan peran yang berbeda, sehingga individu tersebut nantinya akan melakukan mobilitas sosial dalam bermasyarakat yang dapat menimbulkan stratifikasi sosial dalam masyarakat. Stratifikasi sosial tersebut juga bisa berdampak adanya konflik sosial/politik yang terjadi. Hal ini dikarenakan demi mencapai kepentingan masing-masing individu, yang tidak lain adalah kekuasaan.

---

[1]  Hamid Hasan, “Pengantar Ilmu Sosial Sebuah Kajian Pendekatan Struktural”, Jakarta: 2007, hlm. 69

[2]  Miriam Budiarjo, “Dasar- Dasar Ilmu Politik”, Jakarta: 2008, hlm. 15

[3]  Suharno, “Diktat Kuliah Sosiologi Politik”, Universitas Negeri Yogyakarta, hlm. 9